Sebagian besar masalah properti di Bali sebenarnya tidak tersembunyi. Masalahnya ada di catatan BPN yang tidak pernah dicek, peta zonasi yang tidak pernah dibuka, atau klausul sewa yang tidak dibaca dua kali. Saat masalah itu muncul — biasanya ketika akan memperpanjang, menjual, atau mengurus izin — memperbaikinya lambat dan mahal.
Berikut daftar pengecekan yang kami lakukan sebelum klien menandatangani perjanjian sewa atau jual beli. Ini informasi umum, bukan nasihat untuk properti Anda; setiap bidang tanah punya ceritanya sendiri.
1. Cek sertifikat langsung ke sumbernya
Fotokopi sertifikat hanya menunjukkan isi dokumen pada hari difotokopi. Fotokopi tidak bisa memberi tahu apakah BPN sudah mencatat blokir, Hak Tanggungan, atau pergantian pemegang hak sesudahnya.
Kami mengecek sertifikat langsung ke BPN dan memastikan:
- jenis hak — Hak Milik (hanya untuk WNI), Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai;
- pemegang hak terdaftar, dan bahwa orang tersebut memang yang menjual atau menyewakan kepada Anda;
- luas, batas, dan lokasi, dibandingkan dengan kondisi di lapangan.
2. Pastikan dengan siapa Anda sebenarnya bertransaksi
Orang yang Anda temui belum tentu satu-satunya pihak yang tanda tangannya diperlukan. Kami mengecek identitas dan status perkawinan pemegang hak, karena harta bersama dalam perkawinan biasanya memerlukan persetujuan pasangan. Jika pemegang hak telah meninggal, seluruh ahli warisnya — kadang jumlahnya banyak — harus diidentifikasi dan semuanya harus setuju.
Tanah warisan keluarga sangat umum di Bali. Itu bukan alasan untuk mundur, tetapi alasan untuk teliti.
3. Cari beban dan sengketa
Sebidang tanah bisa dibebani Hak Tanggungan, sita pengadilan, blokir, atau gugatan yang sedang berjalan. Semua itu dapat menghentikan peralihan atau membahayakan sewa Anda. Kami menelusuri catatan BPN dan, bila relevan, catatan pengadilan.
4. Cek zonasi sebelum terpikat pemandangannya
Apa yang boleh dibangun dan dijalankan di sebidang tanah ditentukan oleh rencana tata ruang setempat. Sebagian wilayah untuk perumahan, sebagian untuk akomodasi pariwisata, dan sebagian merupakan lahan pertanian yang dilindungi atau jalur hijau dengan pembatasan bangunan.
Villa yang secara hukum tidak boleh dipakai sebagai akomodasi wisata menjadi masalah jika Anda berencana menyewakannya. Kami mencocokkan rencana penggunaan Anda dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sekaligus Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
5. Pastikan izin bangunannya ada
Untuk bangunan yang sudah ada, minta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG, pengganti IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Untuk tanah yang akan dibangun, pastikan PBG untuk desain Anda memang bisa diperoleh sesuai zonasinya. Izin yang tidak lengkap dapat menghambat perizinan usaha sewa di kemudian hari.
6. Cek PBB
Tunggakan PBB melekat pada tanahnya. Kami memeriksa riwayat pembayaran dan mengatur dalam perjanjian siapa yang menanggung tunggakan serta pajak atas transaksinya.
7. Pastikan akses dan batas tanah
Akses jalan yang sah tidak sama dengan jalan setapak yang saat ini diizinkan tetangga. Kami memastikan akses terjamin dan batas di sertifikat sesuai dengan tembok dan pagar di lokasi.
8. Baca perjanjian sewa atau jual beli baris per baris
Untuk sewa — jalur paling umum bagi warga asing — klausul yang paling sering bermasalah adalah:
- Perpanjangan: apakah ada hak perpanjangan, dengan harga berapa, dan bagaimana jika pemilik menolak?
- Pengalihan dan sewa ulang: bolehkah Anda menjual sisa masa sewa atau menyewakan villa?
- Pengakhiran: kapan pemilik boleh mengakhiri sewa, dan apa hak Anda jika itu terjadi?
- Pemilik meninggal atau menjual tanah: apakah sewa tetap mengikat ahli waris atau pemilik baru?
- Pembayaran: kapan dibayar, dan apakah ada pembayaran yang ditahan hingga akta ditandatangani di notaris?
Perjanjian sebaiknya dibuat di hadapan notaris, dan kami berkoordinasi dengan notaris untuk akta finalnya.
9. Pastikan strukturnya sah
Warga asing tidak dapat memegang Hak Milik. Jalur yang sah secara garis besar:
- sewa tanah atau villa;
- Hak Pakai atas rumah tapak, atau hak milik atas satuan rumah susun untuk apartemen, bagi warga asing yang memiliki izin tinggal sah — dengan harga minimum menurut Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 1241/SK-HK.02/IX/2022: di Bali Rp5 miliar untuk rumah tapak dan Rp2 miliar untuk satuan rumah susun;
- HGB atas nama PT PMA, jika kegiatan usaha perusahaan memang membutuhkannya.
Yang kami sarankan untuk dihindari adalah perjanjian nominee, ketika WNI memegang sertifikat "atas nama" Anda. Perjanjian seperti ini tidak dilindungi hukum Indonesia dan bisa membuat Anda kehilangan segalanya jika hubungan memburuk.
Apa yang seharusnya Anda terima dari laporan due diligence
Di akhir proses, Anda seharusnya menerima laporan tertulis singkat: setiap temuan, seberapa serius, dan apa yang harus dilakukan — negosiasi, tambahkan syarat, ubah klausul, atau mundur. Anda tidak perlu menafsirkan hukumnya sendiri.
Dokumen yang perlu disiapkan
Agar due diligence berjalan cepat dan lancar, mohon siapkan dokumen berikut dalam format digital:
- sertifikat tanah (SHM atau SHGB);
- KTP pemilik tanah — bila pemilik sudah meninggal, sertakan juga surat kematian, surat pernyataan waris, dan silsilah waris;
- bila tanah dimiliki perusahaan: akta pendirian, SK serta SP/SK perubahan, NIB, NPWP, dan KTP atau paspor direktur;
- bukti pembayaran PBB terakhir;
- ITR, bila properti berada di luar Badung;
- PBG dan/atau SLF — atau, bila masih dalam proses, bukti permohonannya beserta PKKPR atau Validasi KKPR;
- perjanjian sewa induk (master lease) yang sudah ada, bila ada;
- draf perjanjian sewa;
- perjanjian lain yang akan Anda tanda tangani, misalnya perjanjian investasi atau perjanjian konstruksi;
- dokumen perusahaan dan izin developer, penjual, atau pihak yang menyewakan: akta pendirian, anggaran dasar, SK/SP, NPWP, NIB, sertifikat standar, PKKPR, dan izin BUJK;
- izin kontraktor: SBU Konstruksi dan NIB;
- pin atau tautan Google Maps lokasi tanah.
Scan atau PDF yang jelas paling baik. Cara termudah: simpan di folder Google Drive dan bagikan tautannya kepada kami.
Sedang mempertimbangkan sebuah properti? Kirimkan listing, salinan sertifikat, dan draf perjanjian jika ada. Konsultasi pertama gratis, dan pengecekan singkat sertifikat serta zonasi sebelum menawar biasanya sepadan dengan biayanya. Due diligence properti →